BATU BARA – sumutmerdeka. Id Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara diminta serius dan objektif dalam melakukan pendataan ulang keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang saat ini tengah berlangsung.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota DPRD Batu Bara Fraksi PDI Perjuangan, Rusli, kepada wartawan di ruang Komisi I DPRD Batu Bara, Senin (7/9/2026).
Rusli mengatakan, hingga saat ini masih banyak warga kurang mampu yang datang mengadu kepadanya karena tidak pernah menerima bantuan sosial dalam bentuk apa pun.
Menurutnya, warga yang mengeluhkan persoalan tersebut benar-benar berasal dari kalangan ekonomi lemah dengan pekerjaan serabutan.
“Banyak warga yang benar-benar tidak mampu. Pekerjaannya serabutan sebagai buruh, kernet tukang, bahkan kadang menggalas, namun tidak menerima bansos,” ujar Rusli.
Selain itu, Rusli juga mengaku menerima keluhan warga terkait kenaikan status desil. Padahal, kata dia, kondisi ekonomi warga tersebut justru tergolong memprihatinkan dan masih tinggal di rumah kontrakan.
Anggota Komisi I DPRD Batu Bara itu turut menyoroti adanya ketimpangan dalam penetapan penerima bantuan sosial.
“Masa ada warga yang memiliki kebun dan rumah permanen, namun masih terdaftar sebagai penerima bansos,” sergahnya.
Rusli menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menduga masih terdapat ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.
Ironisnya, Rusli juga menyoroti dugaan adanya penerima bansos yang memiliki hubungan kedekatan dengan pemerintah maupun aparat desa. Dugaan itu, menurutnya, terlihat dari adanya keluarga dan kerabat kepala desa yang turut menerima bantuan sosial.
“Ini yang harus benar-benar dibuka dan dievaluasi. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan haknya,” tegas Rusli.
Lebih lanjut, Rusli menyebut keluhan terkait kenaikan status desil semakin santer terdengar di tengah masyarakat setelah pelaksanaan pendataan atau sensus ekonomi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Ia pun mempertanyakan kevalidan proses pendataan yang dilakukan petugas di lapangan. Menurutnya, pendataan harus dilakukan secara teliti dan berdasarkan kondisi riil masyarakat, bukan sekadar formalitas.
Rusli berharap pendataan ulang penerima bansos yang saat ini sedang dijalankan Pemkab Batu Bara dapat menghasilkan data yang benar-benar valid, akurat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pendataan ulang ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki data. Jangan sampai warga yang benar-benar miskin dan membutuhkan bantuan kembali terabaikan, sementara mereka yang sebenarnya mampu justru tetap menerima bansos,” pungkasnya.
