BATU BARA – DPRD Kabupaten Batu Bara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal dan mendukung kinerja Panitia Khusus (Pansus) Plasma dalam mengusut berbagai persoalan kemitraan perkebunan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan dalam rapat terbuka Pansus Plasma yang dipimpin Ketua Pansus Ismar Komri, didampingi Wakil Ketua H. Usman dan Sekretaris Jalasmar Sitinjak, serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, Kamis (16/07/2026).
Dalam rapat, Sekretaris Pansus Jalasmar Sitinjak menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran sejumlah pejabat penting Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang sebelumnya telah diundang secara resmi. Pejabat yang tidak hadir di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten I, Kepala Dinas Pertanian, serta Kepala Dinas yang membidangi perizinan.
Menurut Jalasmar, kehadiran para pejabat tersebut sangat penting untuk memberikan penjelasan sekaligus menyerahkan data yang dibutuhkan Pansus dalam mengungkap persoalan plasma secara menyeluruh.
Rapat turut dihadiri berbagai elemen masyarakat, di antaranya perwakilan Inisiator Ikatan Wartawan Online (IWO) Batu Bara, Dzuriat Kedatukan Limapuluh, dan PB Gemkara. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan, menyampaikan aspirasi, serta mengawal proses pembahasan agar berjalan transparan.
Ketua Pansus Plasma Ismar Komri menegaskan seluruh OPD terkait, khususnya yang membidangi perizinan, pertanian, dan perkebunan, wajib menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, termasuk Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan data pendukung lainnya.
“Kami meminta seluruh data yang berkaitan dengan persoalan plasma disampaikan secara lengkap agar pembahasan berjalan objektif dan menghasilkan rekomendasi yang tepat,” tegas Ismar.
Ironisnya, OPD yang diharapkan dihadiri langsung oleh kepala dinas hanya mengirimkan pejabat setingkat kepala bidang, sementara Sekda dan Asisten I sama sekali tidak memenuhi undangan rapat.
DPRD Kabupaten Batu Bara berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara memberikan dukungan penuh terhadap kerja Pansus Plasma. Sinergi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar persoalan plasma dapat diselesaikan secara adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.