MEDAN | Sumutmerdeka.id – Empat unit mobil mewah seharga total Rp 6,4 Milyar disiapkan untuk para pejabat Ketua Wakil Ketua Lembaga DPRD Sumatera Utara,hal ini sebuah ironi di tengah derita rakyat Sumut.
Keempat nama pejabat yang menerima fasilitas istimewa diabtaranya ;
Sutarto (PDI Perjuangan), H. Ihwan Ritonga (Gerindra), Ricky Antoni (NasDem), dan H. Salman Alfarisi (PKS)
Kini menjadi simbol betapa jauhnya elite politik dari denyut nadi masyarakat.
Koordinator Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (GEBRAK), dalam pernyataan tegasnya, menyebut pengadaan ini sebagai bentuk kemewahan yang tak tahu malu.
“Ini tamparan bagi rakyat yang antre minyak goreng, bayar sekolah mahal, dan dihantui PHK.
DPRD Sumut justru asyik mempercantik garasi,” sindirnya, Selasa (21/05/2025).
Sekretaris DPRD Sumut, Efi Trinawati Lubis, tak menampik pengadaan tersebut.
Ia menyebutnya sebagai bagian dari ‘kebutuhan operasional pimpinan dewan’ dan memastikan semuanya telah sesuai prosedur.
Namun prosedur bukanlah pembenaran moral.
Publik bertanya: di mana kepekaan dan empati?
Fakta bahwa satu unit Hyundai Palisade baru turut dibeli, di saat kendaraan lama masih layak pakai, memperkuat kesan bahwa efisiensi hanya slogan tanpa makna di tingkat daerah.
Penjelasan bahwa Ketua DPRD masih memakai Toyota Alphard dan Land Cruiser “warisan” juga tak lebih dari upaya meredam kritik tanpa solusi nyata.
Sumutmerdeka.id mencatat, ini bukan kali pertama DPRD Sumut menuai kontroversi atas penggunaan anggaran negara.
Namun bukannya belajar dari kritik, justru berulang kali tampil dengan wajah tak acuh terhadap realitas rakyat.
Apakah pengadaan ini akan dievaluasi? Publik layak mendapatkan penjelasan.
Namun lebih dari itu, rakyat butuh perubahan secara berpikir—bahwa jabatan publik bukan soal fasilitas, melainkan amanah. (Red)
