Medan, SumutMerdeka.id— Praktik percaloan tiket kembali menjadi sorotan publik dalam laga sengit antara Timnas Indonesia U-19 melawan Vietnam U-19. Kondisi karut-marut di sekitar kawasan stadion ini dikeluhkan langsung oleh suporter dan memantik respons keras dari Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Pemuda Wasathiyah Sumatera Utara.
Ketua Bakorwil Pemuda Wasathiyah Sumut, Alvin Hasibuan, bersama timnya menemukan langsung masifnya penjualan tiket oleh calo di area stadion dengan harga yang melonjak berkali-kali lipat di atas harga normal. Tiket yang seharusnya bisa diakses secara adil oleh para pendukung Garuda Muda, diduga sengaja ditimbun dan diperjualbelikan kembali secara ilegal.
Berdasarkan temuan di lapangan, harga tiket di tangan calo bervariasi dan menyentuh angka yang fantastis, mulai dari Rp300 ribu, Rp350 ribu, Rp400 ribu, Rp500 ribu, hingga mencapai Rp700 ribu per lembar.
Lonjakan harga yang tidak rasional ini memicu kekecewaan mendalam bagi para pendukung Timnas yang datang dari berbagai daerah. Banyak suporter mengaku gagal memperoleh tiket resmi via aplikasi lantaran dinyatakan habis (sold out), namun terkejut saat melihat ratusan tiket justru dikuasai oleh para calo di sekitar stadion. Padahal, tidak sedikit dari mereka yang telah menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya besar demi mendukung langsung Timnas kesayangan mereka.
Fenomena ini dinilai Alvin menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem distribusi dan pengawasan tiket yang diterapkan oleh panitia penyelenggara.
“Ketika di aplikasi dilihat tiket sudah sold out, tapi di lapangan calo sangat banyak. Kami menilai praktik percaloan tidak akan berkembang masif apabila pengawasan dilakukan secara ketat dan transparan,” ujar Alvin saat memberikan keterangan kepada media.
Bakorwil Pemuda Wasathiyah Sumut mengecam keras praktik ini karena dinilai telah merampas hak para suporter untuk mendapatkan akses tiket secara adil dan terjangkau.
“Kami sangat menyayangkan masih adanya praktik percaloan tiket dalam pertandingan Timnas. Ini bukan sekadar persoalan jual beli tiket, tetapi menyangkut hak masyarakat dan suporter yang ingin mendukung negaranya secara langsung. Jangan sampai sepak bola nasional menjadi ladang keuntungan bagi segelintir oknum yang memanfaatkan kecintaan rakyat terhadap Timnas,” tegas Alvin.
Ia menambahkan bahwa panitia penyelenggara harus bertanggung jawab penuh dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem yang berjalan. Menurutnya, panitia harus lebih adil dan transparan agar tiket dalam jumlah besar tidak jatuh ke tangan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan sepihak.
“Banyak masyarakat yang sudah menempuh perjalanan jauh, mengeluarkan biaya transportasi, penginapan, bahkan meninggalkan pekerjaan demi mendukung Timnas, namun akhirnya hanya menjadi penonton di luar stadion,” lanjutnya lagi.
Lebih lanjut, Alvin mendesak dilakukan investigasi mendalam terhadap dugaan kebocoran distribusi tiket dan meminta aparat penegak hukum terkait segera turun tangan apabila ditemukan unsur pelanggaran atau keterlibatan oknum internal.
“Jika benar ada oknum yang bermain dalam distribusi tiket, maka harus diusut tuntas. Jangan biarkan praktik seperti ini terus berulang setiap kali Timnas bertanding. Sepak bola adalah milik rakyat, bukan milik calo. Suporter harus dilindungi, bukan dikorbankan,” cetusnya.
Sebagai langkah solutif ke depan, Bakorwil Pemuda Wasathiyah Sumut meminta panitia menerapkan mekanisme verifikasi yang lebih ketat dalam sistem penjualan tiket digital, sehingga celah percaloan dapat diminimalisir dan seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama.
“Jangan biarkan semangat nasionalisme dan kecintaan masyarakat terhadap Timnas Indonesia dikalahkan oleh praktik percaloan yang merugikan rakyat,” imbuhnya.
Soroti Pelibatan Pemuda dan Media Lokal oleh PSSI Sumut
Selain persoalan tiket, Alvin juga menyoroti manajemen penyelenggaraan event besar yang dinilai kurang merangkul potensi daerah. Ia menyayangkan banyaknya pihak luar yang datang mengurus pertandingan, namun abai melibatkan unsur kepemudaan setempat.
Tak hanya itu, isu miring juga menerpa kebijakan media panitia, di mana sejumlah media lokal disinyalir tidak diberikan hak siar atau akses meliput dengan alasan panitia hanya mengabari media yang sudah terdaftar di kontak internal mereka.
“Jika ada event besar lagi, hendaknya melibatkan seluruh unsur kepemudaan lokal. Kami melihat banyak pihak luar datang mengurus pertandingan tapi tidak melibatkan pemuda lokal. Ditambah lagi ada isu media lokal tidak diberi hak menyiarkan karena alasan komunikasi yang tertutup. Hal ini tentu perlu dievaluasi secara serius oleh PSSI Sumut,” pungkas Alvin.
