BATU BARA – Komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat semakin nyata. Melalui Panitia Khusus (Pansus) Plasma yang telah dibentuk, DPRD Batu Bara kini bergerak cepat dan serius melakukan investigasi terhadap pelaksanaan kewajiban plasma oleh 12 perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Batu Bara.
Tidak hanya mengumpulkan data dan dokumen terkini, Pansus juga akan menelusuri peta konsesi perkebunan peninggalan masa Belanda sebagai bahan pembanding untuk mengungkap sejarah penguasaan lahan dan memastikan tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan DPRD Batu Bara dalam menghadirkan keadilan dan kepastian bagi masyarakat yang selama ini menantikan realisasi hak plasma. Dengan semangat transparansi dan keberpihakan kepada rakyat, Pansus akan menggali seluruh fakta, melakukan verifikasi lapangan, serta meminta keterangan dari berbagai pihak terkait.
Ketua dan anggota Pansus menegaskan bahwa investigasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan ikhtiar nyata untuk memastikan seluruh perusahaan perkebunan menjalankan kewajibannya sesuai peraturan yang berlaku. Setiap data akan diteliti secara cermat agar menghasilkan rekomendasi yang objektif, kuat, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Masyarakat Batu Bara pun menaruh harapan besar agar kerja Pansus mampu membuka tabir persoalan plasma yang selama ini menjadi perhatian publik. Dengan dukungan semua pihak, langkah DPRD Batu Bara ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemitraan yang sehat antara perusahaan perkebunan dan masyarakat.