BATU BARA – sumutmerdeka. Id DPRD Kabupaten Batu Bara melalui Ketua Komisi I, Darius, mengkritisi kebijakan pemerintah yang menghentikan dan menonaktifkan bantuan sosial (bansos) bagi lebih dari 1,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau anggota keluarganya dalam satu Kartu Keluarga (KK) terindikasi terlibat transaksi judi online.
Kritik tersebut disampaikan Darius saat menanggapi kebijakan penghentian bansos terhadap KPM yang salah satu anggota keluarganya diduga terlibat judi online, Senin (7/9/2026).
Darius menegaskan, pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dalam memberantas praktik judi online di Indonesia. Namun, ia menilai penghentian bansos terhadap satu keluarga akibat ulah salah seorang anggota keluarga merupakan kebijakan yang perlu dikaji kembali.
“Harus diingat, bila ada indikasi salah seorang anggota dalam keluarga penerima bansos terlibat judi online, tidak etis bila datanya dihapus dari penerima bansos,” tegas Darius.
Pernyataan tersebut turut dibenarkan anggota Komisi I DPRD Batu Bara lainnya, Amirtan dan Rusli.
Mantan advokat itu mempertanyakan langkah pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, yang dinilai mengambil jalan singkat dengan mencoret keluarga penerima bansos hanya karena terdapat anggota keluarga yang terindikasi terlibat judi online.
Saat dikonfirmasi di ruang Komisi I DPRD Batu Bara, Darius menjelaskan bahwa secara hukum, moral maupun sosial, kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya tidak seharusnya menerima konsekuensi atas perbuatan salah seorang anggota keluarga.
Menurutnya, apabila terdapat anggota keluarga yang terindikasi melakukan transaksi atau terlibat judi online, maka yang seharusnya dilakukan adalah memproses individu tersebut sesuai hukum yang berlaku, bukan menghentikan bantuan sosial bagi seluruh keluarga.
“Yang harus dibasmi itu judi online. Komdigi dan kepolisian diminta proaktif memberantas aplikasi judi online ini,” ujarnya.
Darius menilai pemerintah harus lebih serius menutup dan memblokir seluruh akses aplikasi serta situs judi online yang masih dapat diakses masyarakat.
Menurutnya, selama aplikasi dan jaringan judi online masih tersedia dan mudah diakses, maka praktik tersebut akan terus berpotensi menjerat masyarakat.
“Apabila tidak ada lagi aplikasi judi online, mustahil ada anggota keluarga yang bermain judi online,” katanya.
Ia pun meminta pemerintah untuk tidak menjadikan keluarga miskin sebagai pihak yang turut menanggung dampak dari kesalahan individu.
“Pemerintah harus memastikan seluruh aplikasi judi online diblokir. Tidak adil bila akibat keterlibatan judi online, bansos dihentikan. Kasihan keluarga miskin yang ikut terimbas,” tutupnya.
DPRD Batu Bara berharap pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan penghentian bansos tersebut agar upaya pemberantasan judi online tetap berjalan tanpa mengorbankan hak keluarga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dari negara.
