Sumutmerdeka.id |Subulussalam – Munculnya surat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Subulussalam nomor 500.2.2.14/14/498/2025 Sifat Penting Perihal: Pembatasan Pembelian BBM Jenis Pertalite Khusus Sepeda Motor dan Becak Bermotor tertanggal 3 Desember 2025, surat Dinas tersebut selain di teken oleh Kepala Dinas juga di ketahui oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Subulussalam ini surat paling lucu, kok asisten juga meneken, kan sudah ada tembusan surat Walikota dll.
Isi surat ini juga tidak mencerminkan pro terhadap masyarakat ini tidak ada telaahan dan kajian akhirnya berdampak buruk buat masyarakat dan merugikan masyarakat kecil, kenapa gak para pejabat turun tangan satu harian mengatur di lapangan mekanisme antrian agar ini segera tuntas.
Jaminuddin. B, S.PdI.,M.Si Ketua Partai NasDem Kota Subulussalam menyampaikan kepada Walikota Subulussalam agar menegur keras Kepala Dinas dan Asisten buat surat tersebut dan meminta klarifikasi dan mencabut surat tersebut yang merugikan masyarakat kecil, surat ini menjawab betapa pemerintah tidak pro masyarakat kecil.
Harusnya usut penimbun dan para oknum-oknum yang bermain, kalau saja mau mengusut secara serius pasti ketahuan dan bentuk tim khusus, Pemerintah harusnya lebih berpihak kepada masyarakat, bukan membebani masyarakat, bila perlu seluruh mobil dinas plat merah bagi-bagikan minyak ke masyarakat melalui kupon atau apalah namanya.
Kami dorong Satpol-PP untuk ikut mengawasi dilapangan dan tentunya selain mereka bekerja di lapangan, siapkan anggaran operasional mereka untuk kelancaran antrian mbil, becak dan sepeda motor yang cukup panjang di SPBU, dan lacak mereka yang memanfaatkan situasi ini serta pihak polres eksekusi sesuai aturan tutup Jamin.
Audithor : Ramona Subulussalam.
