BATU BARA | Sumutmerdeka.id – Menyoroti maraknya gerai Indomaret dan Alfamart dan Alfamidi masuk ke Desa-desa yang dianggap mengancam kelangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta warung tradisional. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Batu Bara kembali disorot dan dinilai tidak berpihak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta pedagang kecil.
Kritik tersebut datang dari Tokoh Pemuda Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih, Bambang Irawan, yang menilai pemerintah daerah terlalu mudah memberikan izin operasional kepada ritel modern seperti Indomaret, Alfamidi dan Alfamart hingga masuk ke desa-desa.
Dalam pernyataannya, Bambang mengungkapkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah telah mengeluarkan izin usaha kepada beberapa jaringan ritel besar tanpa melalui kajian yang mendalam terhadap dampak ekonomi terhadap pelaku usaha kecil di desa.
“Pemerintah tidak pernah benar-benar mengkaji dampak masuknya ritel besar terhadap UMKM yang ada.
Padahal pelaku usaha kecil belum mampu bersaing dengan pemodal besar. Ini sangat merugikan masyarakat,” ujar Bambang.
Ia menegaskan bahwa langkah pemerintah tersebut merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan.
*Dampak pada UMKM*:
Banyak warung tradisional yang akhirnya tutup karena pelanggan mereka lebih memilih minimarket modern yang menawarkan harga kompetitif dan kenyamanan berbelanja.
*Regulasi*:
Pemerintah daerah diharapkan dapat meninjau kembali kebijakan terkait perizinan Indomaret, Alfamart dan Alfamidi (minimarket), khususnya dalam aspek persaingan dengan UMKM.
Beberapa daerah telah mencoba menerapkan pembatasan melalui regulasi zonasi.
“Saya lihat langsung, di beberapa desa kini sudah mulai berdiri Indomaret dan Alfamart.
Ini bukti nyata bahwa pemerintah lebih berpihak pada pemodal besar ketimbang membina UMKM lokal,” tambahnya.
Sebelumnya, tokoh senior Kabupaten Batu Bara yang juga politisi Gerindra, Muhammad Rafik, juga pernah menyuarakan hal serupa.
Ia meminta agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemberian izin usaha ritel modern.
“Pemerintah seharusnya mengedepankan prinsip keadilan dalam persaingan usaha, apalagi di wilayah pedesaan.
Jangan sampai ekonomi rakyat kecil mati pelan-pelan karena tidak mampu bersaing,” kata Rafik saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Bambang Irawan pun mendesak Bupati Batu Bara agar menghentikan sementara pemberian izin usaha kepada pelaku usaha besar, setidaknya sampai ada jaminan perlindungan dan pemberdayaan yang jelas terhadap UMKM.
“Kalau pemerintah memang berpihak kepada rakyat kecil, maka hentikan dulu izin-izin seperti ini.
Fokus dulu bantu dan kuatkan UMKM lokal, baru bicara investasi besar,” pungkasnya.
Pernyataan ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak hanya berpihak pada pertumbuhan ekonomi berbasis modal besar, tetapi juga pada keberlangsungan ekonomi rakyat kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan meminta moratorium Alfamart dan Indomaret dikaji ulang. (Red)
