BATU BARA | Sumutmerdeka.id – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara pembahasan Nota LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2024 dan Nota Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID). Senin 14 April 2025 Pukul 10.00 Wib di Ruang Rapat Paripurna Batu Bara.
Berikut ringkasan pandangan umum dari Fraksi PDI Perjuangan:
*Nota LKPJ Bupati Batu Bara Tahun 2024*
– Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp ±1 triliun atau 98,11% dari target Rp ±1 triliun 341.
– Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp ±186 miliar dari target Rp ±202 miliar.
– Fraksi PDI Perjuangan berharap lembaga terkait meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk mencapai target Pendapatan Daerah.
*Sektor Pertanian*
– Realisasi sektor pertanian hanya sebesar 85,85%.
– Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Pertanian dan Perkebunan melakukan kebijakan dan program yang tepat guna untuk mencapai target.
*Sektor Pariwisata*
– Realisasi anggaran sebesar Rp ±8 miliar atau 93,30% dari target anggaran.
– Capaian indikator kinerja utama urusan Pariwisata belum terealisasi secara maksimal.
– Fraksi PDI Perjuangan memandang perlu menambah inovasi dan prioritas pembangunan terhadap sektor pariwisata.
*Sektor Perindustrian*
– Pertumbuhan industri kecil dan menengah masih terserap sebesar 65,83%.
– Fraksi PDI Perjuangan meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap keberhasilan dan kegagalan strategi pembinaan.
*Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID)*
– Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik dan memberikan apresiasi serta dukungan penuh terhadap Ranperda PIKID.
– Fraksi PDI Perjuangan berharap Ranperda ini dapat memberikan kontribusi positif yang mendukung visi dan misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Batu Bara.¹
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara: Pandangan Umum Fraksi PKS
Fraksi PKS menyampaikan beberapa hal penting yang menjadi fokus terutama bagi Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara, antara lain:
1. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*: Fraksi PKS memandang masih banyak potensi PAD yang dapat dimaksimalkan dari berbagai sektor seperti pariwisata, pajak, dan retribusi.
2. *Program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat*:
– Pendidikan: Fraksi PKS mendorong agar Pemerintah Kabupaten Batu Bara menganggarkan kembali program Beasiswa Sarjana dengan kuota yang lebih banyak.
– Kesehatan: Fraksi PKS berharap agar program Universal Health Coverage (UHC) dapat segera dilanjutkan kembali dan peningkatan pelayanan dan fasilitas kesehatan di RSUD dan Puskesmas.
3. *Infrastruktur*: Fraksi PKS berharap agar program pembangunan dapat dilakukan secara merata di seluruh pelosok Kabupaten Batu Bara dan perawatan fasilitas umum milik Batu Bara perlu ditingkatkan.
4. *Efisiensi Anggaran*: Fraksi PKS bersepakat bahwa efisiensi anggaran perlu dilakukan terutama dalam program-program yang sifatnya ceremonial, rutinitas tahunan, dan formalitas yang tidak memberikan outcome atau dampak positif kepada masyarakat.
5. *Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID)*: Fraksi PKS menyambut baik hadirnya Ranperda ini dan berharap dapat menambah gairah investasi di Kabupaten Batu Bara sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara: Pandangan Umum Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra
*Fraksi PKS*
– Menyambut baik Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan berharap dapat menambah gairah investasi di Kabupaten Batu Bara.
– Meminta Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk memprioritaskan program-program yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
– Mengevaluasi terhentinya program Universal Health Coverage (UHC) dan berharap agar program ini dapat segera dilanjutkan kembali.
*Fraksi Gerindra*
– Memandang bahwa efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran perlu diperketat dan struktur penganggaran perlu diperbaiki agar lebih tepat guna.
– Memberikan pandangan terhadap SILPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp ±31 miliar dan meminta agar sisa anggaran dapat dikelola dengan lebih baik.
– Meminta agar seluruh OPD bekerja keras dan bergerak cepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang ingin dicapai dapat terpenuhi.
– Menyambut baik Nota Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan berharap dapat meningkatkan investasi di Kabupaten Batu Bara.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara: Pandangan Umum Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN
*Fraksi Gerindra*
– Mendukung Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mendukung visi dan misi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di Kabupaten Batu Bara.
– Menekankan pentingnya tujuan dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi yang jelas, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada produk lokal dan sektor strategis.
*Fraksi PAN*
– Mengapresiasi positif penyampaian Nota LKPJ Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024, namun mencermati bahwa target Pendapatan Asli Daerah belum tercapai.
– Mempertanyakan SILPA yang cukup besar pada Tahun Anggaran 2024 dan meminta penjelasan tentang penyebabnya.
– Mendukung Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan berharap dapat meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Batu Bara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
– Mengharapkan Ranperda ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mendukung visi dan misi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di Kabupaten Batu Bara.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara: Pandangan Umum Fraksi Gerindra dan Fraksi PAN
*Fraksi Gerindra*
– Mendukung Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mendukung visi dan misi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di Kabupaten Batu Bara.
– Menekankan pentingnya tujuan dan kriteria pemberian insentif dan kemudahan investasi yang jelas, berkeadilan, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada produk lokal dan sektor strategis.
*Fraksi PAN*
– Mengapresiasi positif penyampaian Nota LKPJ Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024, namun mencermati bahwa target Pendapatan Asli Daerah belum tercapai.
– Mempertanyakan SILPA yang cukup besar pada Tahun Anggaran 2024 dan meminta penjelasan tentang penyebabnya.
– Mendukung Ranperda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) dan berharap dapat meningkatkan investasi di daerah Kabupaten Batu Bara, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
– Mengharapkan Ranperda ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan serta mendukung visi dan misi pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang di Kabupaten Batu Bara.
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara: Pandangan Umum Fraksi KPN
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) memberikan pandangan umum sebagai berikut:
1. *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2024*: Fraksi KPN memandang bahwa LKPJ Bupati Batu Bara perlu memperhatikan beberapa hal, seperti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak pernah tercapai.
2. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)*: Fraksi KPN mempertanyakan penyebab tidak tercapainya target PAD Kabupaten Batu Bara yang telah ditetapkan oleh TAPD dari tahun ke tahun.
3. *Peningkatan PAD*: Fraksi KPN mengusulkan beberapa cara untuk meningkatkan PAD, seperti:
– Mengoptimalkan Pajak Penerangan Jalan yang dipakai oleh masyarakat per kepala rumah tangga.
– Mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan yang dikelola oleh desa dan dikoordinir oleh camat.
– Mengoptimalkan sewa alat berat di Dinas PU.
4. *Pembentukan Pansus*: Fraksi KPN mengusulkan agar pihak eksekutif dan legislatif pemerintah Batu Bara membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk meningkatkan retribusi pajak PAD.
Dengan demikian, Fraksi KPN berharap agar pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat meningkatkan PAD dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Batu Bara membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah (PIKID) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024. Fraksi Karya Pembangunan Nasional menyambut baik Ranperda PIKID karena dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sementara itu, Fraksi KDRI (Kebangkitan Demokrasi Rakyat Indonesia) menilai LKPJ Bupati Tahun 2024 telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun mengusulkan peningkatan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Fraksi KDRI juga mengungkapkan keprihatinan terkait penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengusulkan evaluasi serta inovasi untuk meningkatkan target dan realisasi pendapatan.
Teks tersebut merupakan pandangan Fraksi KDRI terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Batu Bara. Berikut adalah poin-poin utama dari pandangan tersebut:
1. Fraksi KDRI menyambut baik Ranperda tersebut sebagai wujud kepedulian DPRD dan Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam penegakan aturan.
2. Ranperda ini diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi pelaku usaha dan investor untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta.
3. Perda ini juga diharapkan dapat memenuhi nilai-nilai Konvensi Stockholm, yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup.
4. Fraksi KDRI berharap penanaman modal dapat mempertimbangkan efek terhadap lingkungan hidup di sekitar Kabupaten Batu Bara.
5. Pembahasan Ranperda ini perlu dilakukan lebih lanjut oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Secara umum, Fraksi KDRI mendukung Ranperda tersebut dan berharap dapat segera dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah yang efektif.
Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Ketua DPRD Batu Bara, Safi’i – Sekretaris DPRD Batu Bara, serta seluruh anggota DPRD Batu Bara, OPD, dan unsur Forkopimda Batu Bara. (Red)
