ACEH| Sumutmerdeka.id – Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh tengah berada di titik nadi. Gelombang mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) APKASINDO Aceh kian menguat. Selasa 30 Desember 2025.
Sejumlah pengurus kabupaten/kota bahkan bersiap membentuk organisasi tandingan bernama Asosiasi Petani Sawit Tanoh Rencong Aceh, sebagai bentuk akumulasi kekecewaan terhadap kinerja pengurus saat ini.
Kepemimpinan DPW APKASINDO Aceh yang dipimpin Ir. Netap Ginting dinilai gagal menjalankan fungsi dasar organisasi: menyerap aspirasi petani, mengelola organisasi secara profesional, serta melakukan pemberdayaan petani sawit rakyat. Hingga kini, legalitas formal organisasi, pelantikan pengurus, hingga pendirian kantor representatif di Aceh tak kunjung terealisasi.
Kondisi tersebut memicu protes terbuka dari pengurus daerah dan senior APKASINDO Aceh. Sejumlah Dewan Pengurus Cabang (DPC), termasuk dari Aceh Tenggara dan beberapa kabupaten lain, secara resmi mengajukan permohonan kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) APKASINDO agar segera melakukan evaluasi total, termasuk opsi pergantian kepemimpinan DPW Aceh.
Ketua DPC APKASINDO Aceh Tenggara, yang akrab disapa Arka, menyebut rencana pembentukan Asosiasi Petani Sawit Tanoh Rencong Aceh sebagai langkah penyelamatan marwah perjuangan petani.
Menurut Arka, organisasi baru itu akan dibangun dengan pola profesional dan berorientasi pada kesejahteraan petani sawit, serta mampu menjalin komunikasi strategis dengan pabrik kelapa sawit (PKS), Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh, dan Dinas Perkebunan.
“Kami yang selama ini mendukung Ketua APKASINDO Aceh menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh petani sawit Aceh.
Sampai hari ini, kami belum mampu berbuat banyak bagi petani,” ujar Arke.
Para pengurus daerah menilai krisis ini bukan persoalan personal, melainkan krisis kelembagaan. APKASINDO Aceh dianggap tidak lagi hadir sebagai rumah perjuangan petani sawit rakyat.
Agenda strategis seperti pelantikan DPW APKASINDO Aceh tak kunjung terlaksana, padahal hal itu dipandang sebagai pintu masuk konsolidasi organisasi.
Pelaksanaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) APKASINDO Aceh pun menuai kritik. Forum tersebut dinilai tidak terencana, minim substansi, dan gagal melahirkan arah perjuangan yang jelas dalam memperjuangkan kepentingan petani sawit Aceh.
“Ini bukan konflik personal. Ini murni mosi tidak percaya. APKASINDO Aceh hari ini tidak lagi menjadi rumah perjuangan petani sawit,” kata seorang pengurus kabupaten yang ikut menandatangani permohonan evaluasi, sebagaimana disampaikan Sekretaris Daerah APKASINDO Aceh kepada media.
Kekecewaan kian dalam karena kepemimpinan saat ini dinilai lebih sibuk dengan manuver transaksional politik praktis, namun abai terhadap persoalan riil petani. Mulai dari anjloknya harga TBS, dugaan permainan timbangan, ketidakjelasan kemitraan plasma, hingga lemahnya advokasi terhadap kebijakan pemerintah yang merugikan petani.
“Ketika petani terjepit, APKASINDO Aceh justru sunyi. Tidak ada sikap, tidak ada tekanan, tidak ada pembelaan,” ujar Yuslan, salah satu pengurus APKASINDO Aceh.
Dalam pernyataan bersama, para pengurus daerah mendesak DPP APKASINDO menunjuk pimpinan baru yang aktif, profesional, berintegritas, dan benar-benar berpihak pada petani sawit.
Mereka menolak figur yang menjadikan organisasi sebagai kendaraan kepentingan pribadi/keluarganya atau politik sesaat.
Para pengurus juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang mampu mengakomodasi suara APKASINDO se-Aceh, membangkitkan semangat kerakyatan petani sawit, serta membangun konsolidasi organisasi hingga ke akar rumput.
“Jika DPP tetap diam, kepercayaan petani terhadap APKASINDO Aceh akan runtuh sepenuhnya. Organisasi ini bisa kehilangan legitimasi,” tegas pernyataan tersebut.
Mosi tidak percaya ini menjadi sinyal darurat bagi DPP APKASINDO. Masa depan APKASINDO Aceh kini dipertaruhkan: apakah tetap menjadi wadah perjuangan petani sawit rakyat, atau sekadar papan nama tanpa peran nyata.//Ramona
