BATU BARA |Sumutmerdeka.id – Selasa (31/03/2025) pukul 10.00 Wib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batu Bara T.A 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Batu Bara.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rodial dan dihadiri perwakilan Bupati Batu Bara yang diwakili Asisten I Setdakab Renold Asmara, Plt Sekretaris DPRD yang diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Herryawan, ST., M.Si, seluruh anggota DPRD, OPD, serta unsur Forkopimda.
Fraksi PDI Perjuangan Apresiasi Penyampaian LKPJ.
Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi atas penyampaian LKPJ Bupati T.A 2025 sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban konstitusional kepala daerah. Hal ini dinilai sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.
Fraksi ini menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus (Pansus) sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Gerindra Dorong Pansus Plasma.
Fraksi Partai Gerindra mendorong pembentukan Pansus Plasma guna memastikan pelaksanaan kewajiban plasma di sektor perkebunan berjalan optimal di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara.
Meski menilai penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan telah berjalan cukup baik, Fraksi Gerindra menekankan masih adanya kekurangan yang perlu diperbaiki ke depan. Mereka berharap pembahasan LKPJ dapat melahirkan rekomendasi yang progresif dan konstruktif.
Fraksi PKS Soroti Jabatan Plt dan Infrastruktur DPRD.
Fraksi PKS memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, namun menyoroti sejumlah persoalan penting. Di antaranya masih banyaknya jabatan kepala OPD dan kepala sekolah yang berstatus pelaksana tugas (Plt), yang dinilai dapat menghambat pengambilan keputusan strategis.
Selain itu, PKS juga menyoroti keterlambatan pembayaran honor tambahan tenaga, serta kondisi gedung DPRD yang membutuhkan perhatian serius, seperti atap bocor, dinding rusak, hingga fasilitas yang tidak memadai.
Fraksi ini juga menyinggung konflik perkebunan, khususnya di area Hak Guna Usaha (HGU), dan mendorong keterlibatan aktif pemerintah daerah bersama DPRD. PKS mendukung pembentukan Pansus Plasma sebagai langkah konkret penyelesaian persoalan tersebut.
Fraksi PAN Tekankan Perbaikan Tata Kelola.
Fraksi PAN pada prinsipnya mengapresiasi penyampaian LKPJ, namun mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan, baik dari sisi kebijakan maupun teknis operasional.
Fraksi ini juga menegaskan pentingnya pembentukan Pansus untuk memastikan implementasi program plasma berjalan sesuai ketentuan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Fraksi KPN Usulkan Pansus Berdasarkan RDP.
Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) menyampaikan bahwa pihaknya telah mengikuti sejumlah rapat dengar pendapat (RDP) terkait pembangunan kebun masyarakat (plasma) bersama berbagai pihak, termasuk OPD, BPN, perusahaan perkebunan, dan masyarakat.
Dari hasil RDP tersebut, direkomendasikan pembentukan Pansus Plasma dan HGU. Fraksi KPN juga menegaskan bahwa kewajiban plasma telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan serta peraturan teknis lainnya.
Fraksi KDRI Dorong Transparansi dan Kesiapan OPD.
Fraksi KDRI meminta seluruh OPD agar menyiapkan dokumen secara lengkap dalam pembahasan LKPJ, guna memastikan proses berjalan lancar dan efektif.
Selain itu, fraksi ini menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah, serta evaluasi terhadap program yang dinilai masih berjalan lambat.
Sepakat Dibahas melalui Pansus
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kabupaten Batu Bara sepakat bahwa Nota LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 perlu dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Pembahasan ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan, keuangan daerah, serta pembangunan di Kabupaten Batu Bara ke depan.
Direktur
