Batu Bara – Sekitar 150 hektare lahan pertanian di Desa Gambus Laut, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, terendam banjir akibat pengalihan aliran Sungai Dalu Dalu ke Sungai Gambus. Banjir tersebut mengancam tanaman cabai dan padi mengalami gagal panen dengan potensi kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Menyikapi kondisi tersebut, DPRD Kabupaten Batu Bara melalui Komisi IV meminta perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. DPRD berharap Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dapat mengalokasikan dana transfer daerah yang dikembalikan ke Pemprov Sumut untuk membantu pemulihan masyarakat dan petani yang terdampak banjir.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan Komisi IV DPRD Batu Bara bersama kelompok tani Gambus Laut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), UPTD PSDA Bah Bolon, serta Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera Utara di Kantor PSDA Medan, Senin (10/8/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Batu Bara, Ismar Khomri, menegaskan penanganan banjir tidak cukup hanya pada tahap tanggap darurat. Menurutnya, pemerintah juga harus memastikan adanya bantuan nyata bagi masyarakat, khususnya petani yang kehilangan tanaman dan sumber mata pencaharian akibat bencana tersebut.
Selain merendam sekitar 150 hektare lahan pertanian, banjir juga menggenangi permukiman warga di Dusun VI, VII, dan VIII Desa Gambus Laut sehingga memperbesar dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Lahan pertanian cabai dan padi seluas sekitar 150 hektare serta permukiman warga terdampak akibat pengalihan aliran Sungai Gambus. Pemerintah diharapkan hadir dalam proses pemulihan, baik setelah tanggap darurat maupun pada tahap rehabilitasi,” ujar Ismar.
Banjir diduga berkaitan dengan pekerjaan rehabilitasi turap dan Bendungan Dalu Dalu. Selama proses pengerjaan proyek, aliran Sungai Dalu Dalu dialihkan seluruhnya ke Sungai Gambus sehingga kapasitas sungai tidak mampu menampung peningkatan debit air dan akhirnya meluap ke lahan pertanian serta permukiman warga.
Jika tidak segera ditangani, dampak banjir dikhawatirkan meluas hingga Desa Perupuk dan Desa Lubuk Cuik.
Sementara itu, Kepala UPTD PSDA Bah Bolon, Syahrial Efendi, meminta pihak rekanan dan konsultan proyek segera mengambil langkah teknis untuk mengendalikan debit air serta mempercepat surutnya genangan di wilayah terdampak.
Komisi IV DPRD Batu Bara juga mendorong sejumlah langkah darurat, di antaranya normalisasi aliran sungai, rekayasa jalur air, serta pemasangan sheet pile atau sandbag pada titik-titik rawan luapan.
Menurut Ismar, percepatan penanganan sangat penting agar genangan segera surut dan kerugian masyarakat tidak terus bertambah. Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan segera menyiapkan skema bantuan bagi petani dan warga agar proses pemulihan ekonomi pascabanjir dapat berjalan lebih cepat.
